saprilmanik

This site make me learning

Dirjen Perbendaharaan: “DIPA Punyanya Kementerian/ Lembaga” December 16, 2011

Filed under: Uncategorized — saprilm @ 4:21 pm
Liputan Serial Discussion 1 MPKP-FE UI
Jakarta, perbendaharaan.go.id-
Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto menegaskan hal itu ketika bertindak sebagai narasumber dalam Serial Discussion I yang diselenggarakan oleh Magister Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Selasa (14/12/2011), di Kampus UI Salemba, Jakarta. Diskusi itu bertajuk “Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Negara, Apa yang Perlu Diperbaiki?”. Agus Suprijanto menyatakan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran negara berada di tangan kementerian/ lembaga. “DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran- red.) itu punyanya kementerian/ lembaga, jadi apa pun yang terjadi atas DIPA adalah tanggung jawab kementerian/ lembaga”, tegasnya.Lebih lanjut, Agus menuturkan mengenai akan diimplementasikannya audit kinerja pada tahun 2012. Audit kinerja lebih menekankan pada pencapaian output, bukan lagi pada besarnya realisasi anggaran. Hal tersebut dilakukan agar anggaran negara harus dapat dikelola sedemikian rupa sehingga kualitas penggunaan dananya dapat ditingkatkan. Secara makro, jelasnya, pemerintah akan mengambil langkah untuk mengalihkan prioritas pendanaan untuk program-program yang produktif, dengan mengurangi porsi pendanaan untuk kegiatan-kegiatan yang konsumtif.FE UIDalam kesempatan itu Dirjen Perbendaharaan juga menguraikan faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran, khususnya belanja modal, yang terjadi selama ini. Faktor-faktor itu antara lain: struktural, institusional, dan kultural. Faktor struktural, jelasnya, terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam hal-hal seperti pengelolaan keuangan Negara, pengadaan barang dan jasa, serta pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Faktor institusional berkaitan dengan pola manajemen dan kelembagaan, seperti pengangkatan Pejabat Pengelola Perbendaharaan, pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta lemahnya perencanaan dan koordinasi. Sedangkan faktor kultural berfokus pada kebiasaan dan etos kerja para Pejabat Pengelola Perbendaharaan yang cenderung bersikap hati-hati berlebihan, dan menunda menyelesaikan pekerjaan pada batas waktu terakhir.Dirjen Perbendaharaan menilai wajar sikap Pejabat Pengelola Perbendaharaan yang sangat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, karena selama ini insentif yang diterimanya  memang tidak sebanding dengan risiko yang ditanggungnya. “Sebanyak 29.000 orang Pejabat Pengelola Perbendaharaan, yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan SPM (Surat Perintah Membayar- red.) itu satu kakinya ada di kantor, dan satu kakinya lagi ada di penjara”, katanya bertamsil.
 

Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012 December 12, 2011

Filed under: Uncategorized — saprilm @ 5:11 pm
 Libur Nasional 2012
Januari 2012
1 Januari 2012 (Minggu) : Tahun Baru Masehi
 23 Januari 2012 (Senin)   : Tahun Baru Imlek 2563
Februari 2012
5 Februari 2012 (Minggu) : Maulid Nabi Muhammad SAW
Maret 2012
23 Maret 2012 (Jumat)  : Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1934
April 2012
6 April 2012 (Jumat)     : Wafat Yesus Kristus
Mei 2012
6 Mei 2012 (Minggu)   : Hari Raya Waisak Tahun 2554
17 Mei 2012 (Kamis)   : Kenaikan Yesus Kristus
Juni 2012
17 Juni 2012 (Minggu) : Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
Agustus 2012
17 Agustus 2012 (Jumat) : Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
19-20 Agustus (Minggu-Senin) 2012 : Idul Fitri 1 Syawal 1433 H
Oktober 2012
26 Oktober 2012 (Jumat)      : Idul Adha 1433 H
November 2012
15 November 2012 (Kamis)  : Tahun Baru 1434 H
Desember 2012
25 Desember 2012 (Selasa)  : Hari Raya Natal
Cuti Bersama Tahun 2012
Mei 2012
18 Mei 2012 (Jumat) : Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus
Agustus 2012
21-22 Agustus 2012 (Selasa-Rabu) : Cuti Bersama Idul Fitri
November 2012
16 November 2012 (Jumat) : Cuti Bersama Tahun Baru 1434 H
Desember 2012
24 Desember 2012 (Senin)  : Cuti Bersama Hari Raya Natal.

Semoga bermanfaat bagi yang membaca

(saya repost ya Sodara Awak Bonces)

 

Untuk Diketahui Pegawai

Filed under: Uncategorized — saprilm @ 5:11 pm

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

RESUME PERATURAN

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010)

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam  maupun di luar jam kerja sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri dari :

  • hukuman disiplin ringan, yakni :
    • teguran lisan;
    • teguran tertulis;
    • pernyataan tidak puas secara tertulis.
  • hukuman disiplin sedang, yakni :
    • penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    • penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)  tahun;
    • penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
  • hukuman disiplin berat, yakni :
    • penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    • pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    • pembebasan dari jabatan;
    • pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
    • pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan apabila pejabat yang berwenang menghukum dimaksud tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin,  pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya dengan jenis hukuman disiplin sama dengan PNS yang melanggar tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, telah diatur tingkat dan jenis hukuman disiplin atas pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagai berikut :

No.

Lamanya tidak masuk kerja tanpa alasan   yang sah

Jenis Hukuman Disiplin

1. Selama   5 hari   kerja Teguran lisan
2. Selama   6 s.d. 10 hari kerja Teguran tertulis
3. Selama 11 s.d. 15 hari kerja Pernyataan tidak puas secara tertulis
4. Selama 16 s.d. 20 hari kerja Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
5. Selama 21 s.d. 25 hari kerja Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)   tahun
6. Selama 26 s.d. 30 hari kerja Penurunan pangkat setingkat lebih rendah   selama 1 (satu) tahun
7. Selama 31 s.d. 35 hari kerja Penurunan pangkat setingkat lebih rendah   selama 3 (tiga) tahun
8. Selama 36 s.d. 40 hari kerja Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan   setingkat lebih rendah
9. Selama 41 s.d. 45 hari kerja Pembebasan dari jabatan
10. Selama 46 hari kerja atau lebih Pemberhentian dengan hormat tidak atas   permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana tersebut di atas, dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam  sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin :

  •   Pemanggilan
      • Secara tertulis oleh atasan langsung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
      • Apabila tidak hadir, pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada panggilan pertama;
      • Apabila setelah panggilan kedua, PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka dijatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
  •   Pemeriksaan
      • Atasan langsung wajib memeriksa sebelum penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum;
      • Secara tertutup dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
      • Untuk pelanggaran disiplin yang ancamannya hukuman disiplin sedang/berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
      • Apabila diperlukan, Tim Pemeriksa dapat meminta keterangan orang lain;
      • BAP harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;
      • Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP,  maka BAP tetap dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin;
      • Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang melanggar disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa dan berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
      • Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan dalam keputusan hukuman disiplin dimaksud harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;
      • Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan, maka keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.

PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

Kepada PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Upaya Administratif

PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat menempuh prosedur upaya administratif  berupa keberatan atau banding administratif.

  • Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dengan tembusan pejabat yang berwenang menghukum dan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak ybs menerima keputusan hukuman disiplin.
  • Banding  administratif  dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
  • PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin ringan, tidak dapat mengajukan upaya administratif dan hukuman disiplin berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
  • Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan upaya administratif dan hukuman disiplin berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
  • Pejabat yang berwenang menghukum harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dan disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja sejak tanggal ia menerima surat keberatan.
  • Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
  • Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.
  • Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang tersebut bersifat final dan mengikat.
  • PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif  kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak hormat dan mengajukan banding administratif, maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas. Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas tersebut menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.
  • PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif  tidak dapat disetujui pindah instansi.
  • PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlakunya Hukuman Disiplin dan Pendokumentasian Hukuman Disiplin

  • Apabila tidak diajukan keberatan atau banding administratif, maka hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.
  • Apabila diajukan keberatan atau banding administratif,  maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan atau banding administratif.
  • Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.
  • Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

Tabel Hukuman Disiplin PNS sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010

No.

Peringatan/Jenis hukuman

Pejabat yang berwenang menghukum

Masa Hukuman

Mulai berlaku keputusan

Hukuman   Disiplin Ringan
a. Teguran Lisan
  • Menteri untuk Pejabat   Es. I  dan fungs. umum Gol IV/d   & IV/e
  • Pejabat Es. I  untuk Pejabat Es. II  dan fungs. umum Gol.IV/a s.d. IV/c
  • Pejabat Es. II untuk   Pejabat Es. III dan fungs. umum Gol. III/c & III/d
  • Pejabat Es. III untuk   Pejabat Es. IV dan fungs. umum Gol. II/c s.d. III/b
  • Pejabat Es. IV untuk fungs. umum I/a  s.d.  II/b

2 (dua) bulan

Tanggal 1 (satu) bulan berikutnya
b. Teguran Tertulis

3 (tiga) bulan

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

6 (enam) bulan

 

MATRIKS KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA JENIS HUKUMAN SESUAI PP NOMOR 53 TAHUN 2010

Kewajiban

Larangan

Pelanggaran   & Jenis hukuman

Pasal 3 angka:

  • mengucapkan sumpah/janji PNS;
  • mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  • setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,   Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945, Negara Kesatuan R.I., dan   Pemerintah;
  • menaati segala ketentuan peraturan   perundang-undangan;
  • melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan   kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  • menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah   dan martabat PNS;
  • mengutamakan kepentingan negara daripada   kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
  • memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya   atau menurut perintah harus dirahasiakan;
  • bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat   untuk kepentingan Negara;
  • melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila   mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau   pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan metriil;
  • masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  • mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
  • menggunakan dan memelihara barang-barang milik   Negara dengan sebaik-baiknya;
  • memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada   masyarakat;
  • membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
  • memberikan kesempatan kepada bawahan untuk   mengembangkan karier; dan
  • menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh   pejabat yang berwenang;
Pasal 4 angka:

  • menyalahgunakan wewenang;
  • menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan   pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
  • tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau   bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
  • bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,   atau lembaga swadaya masyarakat asing;
  • memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,   menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,   dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  • melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman   sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya   dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang   secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  • memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu   kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan  dalih apapun untuk diangkat dalam   jabatan;
  • menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja   dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  • bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
  • melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan   suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang   dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  • menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  • memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil   Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Ddewan Perwakilan Daerah, atau Dewan   Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
  • ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  • menjadi peserta kampanye dengan menggunakan   atribut partai atau atribut PNS;
  • sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS   lain; dan/atau
  • sebagai peserta kampanye dengan menggunakan   fasilitas negara;
  • memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil   Presiden dengan cara:
      • membuat keputusan dan/atau tindakan yang   meguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;   dan/atau
      • mengadakan kegiatan yang mengarah kepada   keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,   selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,   seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,   anggota keluarga, dan masyarakat;
  • memberikan dukungan kepada calon angggota Dewan   Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara   memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat   Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  • memberikan dukungan kepada calon Kepala   Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara;
    • terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung   calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    • menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan   dalam kegiatan kampanye;
    • membuat keputusan dan/atau tindakan yang   menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;   dan/atau
    • mengadakan kegiatan yang mengarah kepada   keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,   selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,   seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,   anggota keluarga, dan masyarakat.
Hukuman disiplin ringanPelanggaran   terhadap kewajiban:

  • Pasal 3   angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, apabila pelanggaran berdampak negatif   pada unit kerja;
  • Pasal 3   angka 14, sesuai ketentuan perundang-undangan;
  • Pasal 3   angka 15 dan 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
  • Pasal 3   angka 11 (tidak masuk kerja tanpa alasan sah) berupa :
Teguran lisan Selama 5 hari kerja
Teguran Tertulis Selama 6 s.d. 10 hari kerja
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Selama 11 s.d. 15 hari kerja

Pelanggaran   terhadap larangan :

  • Pasal 4   angka 5, 6, 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  • Pasal 4   angka 10, sesuai ketentuan perundang-undangan;
  • Pasal 4   angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;

Hukuman disiplin sedang

Pelanggaran   terhadap kewajiban :

  • Pasal 3   angka 1 dan 2, apabila pelanggaran dillakukan tanpa alasan sah;
  • Pasal 3   angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, apabila pelanggaran berdampak negatif   pada instansi ybs;
  • Pasal 3   angka 14, sesuai ketentuan perundang-undangan;
  • Pasal 3   angka 15 dan 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
  • Pasal 3   angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pd akhir tahun hanya 25 % s.d.   50 %;
  • Pasal 3   angka 11 (tidak masuk kerja tanpa alasan sah) berupa :
Penundaan KGB selama 1 tahun Selama 16 s.d. 20 hari kerja
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Selama 21 s.d. 25 hari kerja
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1     tahun Selama 26 s.d. 30 hari kerja

Pelanggaran   terhadap larangan:

  • Pasal 4   angka 5, 6, 11,  apabila   pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs;
  • Pasal 4   angka 10 dan 14, sesuai ketentuan perundang-undangan;
  • Pasal 4   angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
  • Pasal   4 angka 12 huruf a, b, dan c.
  • Pasal 4 angka   13 huruf b;
  • Pasal 4   angka 15 huruf a dan d.

Hukuman disiplin berat

Pelanggaran   terhadap kewajiban :

  • Pasal 3   angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, apabila pelanggaran berdampak negatif   pada pemerintah dan/atau negara;
  • Pasal 3   angka 14, sesuai ketentuan perundang-undangan;
  • Pasal 3   angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25   %;
  • Pasal 3   angka 11 (tidak masuk kerja tanpa alasan sah) berupa :
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Selama 31 s.d. 35 hari kerja
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat     lebih rendah Selama 36 s.d. 40 hari kerja
Pembebasan dari jabatan Selama 41 s.d. 45 hari kerja
PDH atau PTDH Selama 46 atau lebih hari kerja

Pelanggaran   terhadap larangan:

  • Pasal 4   angka 1, 2, 3, 4, 7 dan 8;
  • Pasal 4   angka 12 huruf d;
  • Pasal 4   angka 13 huruf a;
  • Pasal 4   angka 15 huruf b dan c;
  • Pasal 4   angka 5, 6, 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah   dan/atau negara;
  • Pasal 4   angka 10, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 

Hello world! July 12, 2011

Filed under: Uncategorized — saprilm @ 9:10 am

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.